Hadir mengikuti Rapat tersebut, Kepala Bappeda Rokan Hulu Drs.H.Yusmar,M.Si, Kepala Bidang PPIW Bappeda Rohul Juneidi, S.IP, M.Si, Kepala Bidang Perkim Rohul Rudi Respect, ST, serta perwakilan OPD dilingkungan Pemerintah Rokan hulu.

Dalam sambutannya, Drs. H. Yusmar, M.Si menyampaikan bahwa penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu. Menurutnya, kawasan kumuh menjadi faktor penyebab berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan seperti kemiskinan, kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya.

Namun, menurut Yusmar, penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama dalam mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni.

Untuk itu, dalam rapat pleno tersebut, dilakukan penghitungan dan pengurangan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Rokan Hulu. Melalui pengurangan luasan kawasan kumuh ini, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan sekitar.

Yusmar menjelaskan bahwa berdasarkan amanat UU No 1 tahun 2011 Pasal 94 yang menyatakan bahwa Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang yang bertanggung jawab di bidang perumahan dan pemukiman. Hal ini menunjukkan bahwa tugas untuk melakukan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas pada Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh ini tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah, namun juga oleh setiap individu yang memiliki keterkaitan dengan bidang tersebut.

Kepala Bidang PPIW Bappeda Rohul, Juneidi, S.IP, M.Si menambahkan bahwa pengurangan luasan kawasan kumuh harus disertai dengan upaya pembenahan dan pembangunan infrastruktur secara merata di kawasan tersebut, seperti perbaikan jalan, jembatan, drainase, dan sanitasi. Diharapkan infrastruktur tersebut mampu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membuka peluang usaha baru di kawasan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Perkim Rohul, Rudi Respect, ST menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam upaya pengurangan luasan kawasan kumuh. Masyarakat diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam pengurangan luasan kawasan kumuh dengan cara mematuhi aturan yang berlaku dan memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Terkait hal ini, perwakilan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menambahkan bahwa pemerintah akan memberikan fasilitas dan bantuan bagi masyarakat untuk membuat lingkungan mereka lebih bersih dan sehat. Seperti memberikan bantuan untuk pembuatan jamban, program pengelolaan sampah, dan pembangunan sarana air bersih.

Untuk mengakselerasi upaya pengurangan luasan kawasan kumuh, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga akan mengajukan bantuan ke pusat. Bantuan tersebut akan digunakan untuk pengembangan program desa kumuh menjadi desa mandiri, yang bertujuan untuk mengatasi ketergantungan masyarakat desa pada kawasan kumuh.

Dalam rapat pleno tersebut, juga dibahas tentang kebijakan pemberian insentif bagi masyarakat yang berhasil mengurangi luasan kawasan kumuh di lingkungan sekitarnya. Insentif ini sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga lingkungan sekitar dan memperbaiki kawasan kumuh yang ada.

Dengan adanya rapat pleno penghitungan dan pengurangan luasan kawasan kumuh ini, diharapkan dapat mempercepat program pemerintah dalam menciptakan kawasan permukiman yang sehat dan layak huni serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan terus berupaya dan berkomitmen dalam mengatasi masalah kawasan kumuh sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang utama.

penulis: jk