Rapat FGD Perbaikan Data P3KE ini di buka secara langsung oleh Bupati Rokan Hulu yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Suharman Nst, didampingi Kepala Bappeda Rohul Drs,Yusmar,M.Si, dan Kepala BPS Rokan Hulu Surya Legow,ST,MM. Dihadiri oleh Dinas terkait, Camat se Rokan Hulu serta Desa dan Ormas.

Dijelaskan Suharman bahwa Pada tahun 2021 sesuai dengan data yang
dikeluarkan oleh TNP2K Sekretariat Wakil Presiden,
bahwa Kabupaten rokan hulu mempunyai rumah tangga
Miskin ekstrem yang terbesar di Provinsi Riau yaitu
Sebesar 14.480 rumah tangga/keluarga, sementara peringkat kedua ditempati oleh Kabupaten
Kepulauan Meranti.   

"Hal ini tentu saja sangat mengejutkan bagi kita semua, karena seperti sama-sama kita ketahui istilah kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya (menurut who)" ujarnya.

Kemudian Pada tahun 2022, Kabupaten Rokan hulu menduduki peringkat ke empat jumlah masyarakat miskin
Ekstrem, yaitu 1,90 persen atau 14.080 (empat belas ribu delapan puluh) jiwa, sedangkan peringkat pertama ditempati oleh kabupaten kepulauan meranti, kabupaten indragiri hulu, dan kabupaten rokan hilir. Tambah Suharman.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan hulu melalui perangkat daerah terkait, telah melaksanakan
berbagai program dalam dua kelompok utama,
Yaitu kelompok program untuk menurunkan beban
Pengeluaran rumah tangga miskin, dan program
untuk meningkatkan produktifitas masyarakat, yang
semua itu bertujuan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Yang mana
program tersebut diwujudkan melalui kegiatan, dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten Rokan hulu.

Lanjut Suharman, dimana tantangan terbesar saat ini adalah, bagaimana melakukan upaya konvergen dan terintegrasinya program-program dimaksud, mulai dari saat perencanaan sampai implementasi di lapangan sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Berbagai persoalan tentang pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, seperti upaya penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pemerataan pembangunan di perdesaan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rokan hulu. 

Berkenan dengan ini dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022, tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah melaksanakan percepatan penghapusan
Kemiskinan ekstrem, menyusun program dan
Kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah. Dan
 Pada tanggal 03 oktober 2022 telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara
Gubernur Riau dengan Bupati/Wali kota se- provinsi
Riau tentang komitmen untuk upaya penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan indeks desa membangun. 

"komitmen bersama tersebut telah dibahas secara teknis antar pemerintah daerah se-provinsi riau dan menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota se-provinsi riau yang telah ditandatangani termasuk oleh bapak bupati rokan hulu. Adapun basis data untuk intervensi masyarakat miskin ekstrem adalah data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke)." Jelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Bappeda Rokan Hulu, Drs.Yusmar,M.Si menyebutkan bahwa saat ini Pemerintah kabupaten rokan hulu telah memiliki data pensasaran percepatan
Penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke) BY NAME BY ADDRESS (BNBA) yang disampaikan oleh kementerian
Koordinator bidang pembangunan manusia dan
Kebudayaan.
Data tersebut digunakan untuk keperluan
Perencanaan dan penganggaran, pemanfaatan
untuk strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, dan diwajibkan untuk dilaporkan hasil pemanfaatan data p3ke kepada gubernur riau setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dijelaskan juga bahwa Data P3KE berasal dari data pendataan keluarga (pk) bkkbn yang diarsir dengan data omspam dari kementerian keuangan.
Data P3KE diakui validitasnya masih harus ditingkatkan, untuk itu perlu dilakukan verifikasi dan validasi data tersebut di lapangan, sehingga validitas datanya relatif
Tinggi.    

"keluarga yang dikategorikan miskin atau dikenal dengan keluarga penerima manfaat akan mendapat bantuan jika terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) yang berasal dari kementerian sosial" ujar Eks Kadis Kominfo ini.

Akan tetapi, walaupun data masyarakat miskin yang ada di data P3KE, jika tidak terdaftar di DTKS, tidak akan mendapatkan bantuan dari kementerian sosial. Untuk itu, perlu dimasukkan data masyarakat miskin ekstrem yang ada di data P3KE ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga masyarakat miskin ekstrem dapat memperoleh bantuan dari kementerian
bSosial.

Selain itu, data masyarakat miskin ekstrem yang ada di p3ke, juga harus dipadupadankan dengan data penduduk yang ada di direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil, terutama terkait dengan nomor induk kependudukan dari masyarakat miskin ekstrem tersebut.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, perlu kiranya dilakukan perbaikan data p3ke dengan memadupadankan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) dari kementerian sosial, dan juga disinkronkan dengan data penduduk.

Diakui Yusmar, Pemerintah kabupaten menyadari bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah, tentu saja unsur non pemerintah seperti organisasi masyarakat / lembaga dan perusahaan swasta juga harus berperan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.  

Selanjutnya dalam sesi tanya jawab, Kepala Dinas Dukcapil Saiful Bahri menyebutkan dan meyakinkan dalam hal adanya penduduk yang belum memiliki NIK atau belum padan dengan data Dukcapil, dirinya bersama jajaran berkomitmen untuk mempermudah urusan pemadupadanan data kependudukan baik itu NIK atau KK bahkan Akte kelahiran pun siap untuk diterbitkan adminduk nya oleh Disdukcapil. Dan akan siap dilakukan perekaman ditempat.

Penulis:JK