Jurnalriau.co|Rohul – Rapat Koordinsi Kelompok
kerja perumahan,kawasan dan permukiman (PKP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun
Anggaran 2022 dipimpin langsung oleh Drs.Yusmar,MSi, Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (16/11/2022) di aula
Kantor Bappeda Rokan Hulu.

Pokja PKP merupakan kelompok lintas K/L di
tingkat pusat atau lintas OPD ditingkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
medukung pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi urusan perumahan dan kawasan
permukiman (PKP). Dengan fungsi sebagai wadah komunikasi,koordinasi dan
sinkronisasi lintas sector Pemerintahan dalam penyelenggaraan bidang PKP.

Adapun Rakoor Pokja PKP yang dilakukan terkait
Kebijakan pembangunan nasional bidang perumahan tahun 2020-2024 terdapat arah
kebijakan dan target RPJMN 2020-2024 dimana arah kebijakan meningkatkan akses
masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan pemukiman layak, aman dan
terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Dengan target
meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak sebanyak 11  juta Rumah Tangga. Dengan bentuk penanganan
berupa Intervensi langsung sebanyak 5 Juta Rumah Tangga dan Intervensi tidak
langsung sebanyak 6 Juta Rumah Tangga.

Dalam hal ini terdapat Isu Utama Bidang
Perumahan pada RPJMN Tahun 2020-2024 diantaranya terbatasnya akses pembiyaan
perumahan, Pemenuhan terhadap standard keandalan bangunan dan keserasian dengan
lingkungan, Pengembangan kota yang tidak terstruktur, serta Rumah tidak layak
huni dan permukiman kumuh.

Kepala Bappeda Rohul Drs.Yusmar,M.Si melalui
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bappeda Rokan Hulu, Juneidy,S.IP,M.Si menjelaskan dimana terdapat beberapa strategi
diantaranya Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan
Program Sejuta Rumah. Menyediakan system regulasi yang harmonis,memanfaatkan
teknologi,dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar
steakholder dalam rangka memperkuat program sejuta rumah. Mempercepat
penyediaan rumah layak huni melalui Implementasi skema penyediaan perumahan
yang inovatif.

Sementara itu, terdapat kendala dan tantangan
dalam pendampingan kepada Pokja PKP pada pembentukan Pokja PKP dibeberapa Daerah
seperti belum aktifnya Pokja PKP yang terbentuk, Belum dialokasikannya dana
untuk kegiatan kelembagaan bidang PKP oleh OPD, Terbatasnya dana APBD untuk
pembiyaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran PKP, Hasil kegiatan
pembinaan tidak ditindak lanjuti dan tidak memiliki rencana kerja, Cepatnya
pergantian personil di Daerah dan kurangnya sharing knowledge antar personil.

Akan tetapi diKabupaten Rokan Hulu saat ini sudah terbentuknya Pokja PKP dan sudah merupakan
satu langkah lebih maju dibandingkan dengan Daerah lain di Provinsi Riau. 

Atas dasar inilah diperlukannya dilakukan rakoor pada kelompok kerja PKP supaya eksistensi Pokja PKP dapat berjalan
dengan baik dan terpenuhinya atau tercapainya target program RPJMN Tahun 2024
yakni meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak sebanyak
11  juta Rumah Tangga.

Penulis : JK