JURNALRIAU.CO|INHU - Dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di Lapas dan Rutan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly menerbitkan Peraturan menkumham nomor 32 Tahun 2020. 

Permenkumham ini mengatur tentang pemberian integrasi dan asimilasi di rumah kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalani masa hukuman di lapas dan rutan bagi narapidana yang telah menjalani masa hukuman 2/3 dan anak yang telah menjalani 1/2 dari masa hukumannya. 

Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, Menkumham kembali menerbitkan perubahan kedua terhadap permenkumham Nomor 32 tersebut yaitu Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021. 

Permenkumham ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. 

Dengan adanya Permenkumham ini, Karutan Rengat, Abdul Aziz bersama Kasubsi Pelayanan Tahanan, Nepri Mutasni dan Penelaah Status WBP, Melva memberikan sosialisasi kepada seluruh WBP yang sekiranya berhak mendapatkan inegrasi dan asimilasi di rumah berdasarkan Permenkumham nomo 43 ini. 

"Kita semua harus bersyukur dengan adanya permenkumham ini, karena dengan ini saudara sekalian mendapatkan potongan masa hukuman selama masa pandemi Covid-19, namun dengan catatan saudara sekalian harus tetap mematuhi aturan yang berlaku, dan jika dikemudian hari saudara sekalian kembali melanggar hukum, maka hak saudara akan dihapus dan hukuman saudara akan tetap diakumilasi dengan hukuman yang baru," ungkap Aziz kepada WBP yang hadir. 

Selanjutnya Kasubsi Pelayanan Tahanan memberikan sosilaisasi terkait permenkumham ini, dilanjutkan dengan penjelasan perhitungan pemberian integrasi dan asimilasi oleh Melva sebagai penelaah status wbp. Kegiatan berlangsung aman dan diakhiri sesi tanya jawab.

Penulis : Son