JURNALRIAU.CO|Indragiri Hulu - Kepala Lapas Kepala Rutan dan Kepala Rupbasan Kepala Bapas  se-Riau diperintahkan dan dipaksa Kadiv Pas untuk bertindak tegas. 

Memperhatikan dinamika kondisi keamanan dan ketertiban yang terjadi pada Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia serta arahan Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada Rapat Online bersama Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kamis (21/7/2021).

Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Riau langsung melakukan action dengan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion bidang keamanan yang bertajuk "Tindakan Pengamanan terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas / Rutan Se- Riau".

Menghadirkan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan beserta Kepala KPLP dan Kepala KPR di Ruang Serbaguna Ismail Saleh Kantor Wilayah Kemenkumham Riau.

FGD diawali oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Riau, M. Hilal memimpin Apel Pagi Bersama dalam rangka penegakan disiplin serta melakukan pemeriksaan pasukan yang terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ka. KPLP dan Ka. KPR.

Kegiatan Focus Group Discussion Bidang Keamanan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Pujo Harinto. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini bertujuan untuk menciptakan rasa keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Dimana dalam suatu organisasi tidak tercipta rasa aman atau terjadi gangguan keamanan, maka akan berpengaruh pada seluruh Aspek.

"Pembinaan tidak akan terlaksana dengan efektif. Begitu juga dengan perawatan dan pelayanan terhadap WBP lainnya bilamana ada gangguan keamanan dan ketertiban," ucap Pujo.

Kepala Divisi Pemasyarakatan, M. Hilal juga menegaskan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala KPLP serta Kepala KPR harus lebih tegas lagi dalam menyikapi gejala gangguan keamanan dan ketertiban, serta cepat tanggap dalam menangani masalah gangguan keamanan ketertiban yang muncul sebagai upaya Deteksi Dini.

"Lebih baik memperbaiki sarana keamanan sebelum terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, bukan menunggu kejadian, setelah itu baru bisa memperbaiki," ujar Maulidi Hilal.

Pada kesempatan yang sama Kepala Divisi Pemasyarakatan juga menyampaikan tentang masih adanya peredaran Handphone dan peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan, dan hal ini menjadi perhatian serius oleh Kadivpas. 

Bahkan Kadivpas memerintahkan kepada para Ka. UPT dan Ka. KPLP/Ka. KPR untuk mengambil tindakan tegas bagi oknum petugas yang masih mencoba menyelundupkan 

Handphone. 

M. Hilal mengatakan, menyelundupkan Handphone sama dengan menyelundupkan Narkoba.

"Handphone adalah sumber masalah peredaran Narkoba didalam Lapas dan Rutan, untuk itu maksimalkan pemberdayaan dan tingkatkan Razia diblok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan, berdayakan seluruh potensi yang ada baik internal maupun eksternal," ujar M. Hilal. 

Kegiatan FGD dilakukan dengan metode diskusi kelompok terfokus tentang peredaran gelap Narkoba dan Handphone yang disinyalir dari oknum petugas. 

Focus Group Discussion ini diharapkan secara langsung menuju sasaran dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di beberapa UPT Pemasyarakatan Riau dalam periode satu triwulan terakhir.

Sehingga dapat menciptakan situasi kondisi UPT Pemasyarakatan yang kondusif.

Kegiatan FGD diakhiri dengan laporan dari setiap Kelompok Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala KPLP serta Kepal Rutan.

Senada dengan hal itu Rutan Kelas II B Rengat sendiri terus berinovasi dalam menjaga keamanan serta ketertiban WBP yang menjadi tanggung jawab mereka.

Mulai dengan melakukan pemeriksaan serta razia barang-barang yang tidak seharusnya didalam rutan pun seolah agenda rutin bagi mereka. 

Kepada Jurnalriau.co Kepala Rutan Rengat, Refin Tua Simanullang mengatakan selain kegiatan yang bersifat preventif dirinya juga melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga binaannya.

Langkah itu sendiri diambil olehnya agar warga binaan tak sesekali mencoba untuk melakukan hal yang bersifat dilarang selama massa pemasyarakatan berjalan.

"Selain razia yang terus rutin kita lakukan, agenda pendekatan persuasif kepada warga Binaan juga selalu kita lakukan. Langkah itu diambil menyusul agar terciptanya kondisi yang aman dan nyaman didalam Rutan kita," ungkapnya. 

Masih kata dia, jika diperjalannya ditemukan ada kesalahan yang dinilai cukup fatal dilakukan oleh warga binaanya, petugas disana juga tak akan sanksi untuk bertindak tegas.

"Tindakan tegas itu wajib kami lakukan menyusul dan mempertimbangkan kesalahan warga binaanya sendiri, namun hal itu hingga saat ini belum pernah terjadi, yang artinya warga binaaan kita memang sangat mau di Bina untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi," tuturnya.

Penulis : Son