JURNALRIAU.CO|PEKANBARU - Upaya untuk memberikan pemahaman kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terus dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Riau yang kali ini menggelar sosialisasi dengan mengangkat tema Peningkatan Pemahaman tentang Pendaftaran Perseroan Perorangan yang Memenuhi Kriteria untuk UMK. Kamis (6/5/2021).

Konsep Perseroan Perorangan ini berbeda dengan konsep Perusahaan Perorangan yang sudah pernah ada sebelumnya.

Perbedaannya adalah mengenai status kelembagaannya yang mana pada kelembagaan Perusahaan Perorangan bersifat badan usaha non badan hukum sedangkan Perseroan Perorangan bersifat badan usaha berbadan hukum.

Selain itu dilihat dari tanggungjawab juga terdapat perbedaan karena adanya pemisahan harta kekayaan dalam pendiriannya.

Konsep Perseroan Perorangan ini lebih memfokuskan kepada memberikan kemudahan berusaha yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), Pemerintah Republik Indonesia mengkonsep Perseroan Perorangan yang memenuhi Kriteria untuk UMK.

Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah, Pujo Harinto, beliau menegaskan Perseroan Perorangan adalah wujud implementasi dari UU Cipta Kerja dimana didirikan oleh satu orang dan memiliki satu pemegang saham. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari Perbankan, Pengadilan Negeri, Kantor Pajak, Disperindag, DPMPTSP, Biro Hukum, Notaris, UMKM, Kecamatan dan Kelurahan.

Kegiatan dipandu oleh Moderator dari Pengurus Wilayah INI Provinsi Riau, Syafrijon dengan pemateri dari Universitas Islam Riau (UIR), Rosyidi Hamzah, Kanwil Kemenkumham Riau, Ariston Hotman Turnip dan Disperindag Provinsi Riau, Ibrahim Saragih.

"Harapannya agar masyarakat dan instansi terkait semakin mudah melakukan usaha dalam bentuk perseroan perorangan bagi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, sehingga dapat meningkatkan perekonomian bangsa ini," ucap Pujo. (rls)