Rohul/jurnalriau.co - Terkait Kasus Dugaan Tindak Pidana Money Politik Pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Rohul di Tambusai Utara, dan telah sempat mendapatkan penanganan beberapa waktu lalu menuai Protes dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Rokan Hulu. 

Pihak AMPD menilai, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Gakumdu tidak serius dalam menuntaskan kasus tersebut. 

Sebagai bentuk protes, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Rokan Hulu mendatangi Kantor Bawaslu Rohul jalan Imam Baqi, Desa Babusalam, Kecamatan Rambah, Senin (17/5/2021). Untuk menyampaikan Aspirasi mereka ke Pihak Bawaslu dan Gakumdu.

Mereka membentang kan Kain Kafan berisikan Kecaman kepada Bawaslu dan Gakumdu yang mereka nilai lamban dalam  penanganan Skandal tersebut.  

Para pengunjuk rasa juga membawa replika mayat yang sudah di kafani berbentuk Pocong, sebagai bentuk sindiran telah matinya demokrasi di Rokan Hulu yang ternodai dengan praktek money politik tanpa memberi efek jera pada pelakunya. 

Dalam orasinya, Dendi Rahmanda meminta kepada Bawaslu Rohul dan Gakumdu untuk segera menjelaskan ke Publik terkait progres Dugaan Money Politik secara terang benderang. 

"Terduga pelaku Money politik Berinisial NH itu Sebelumnya sudah dilakukan penahanan, namun sekarang tidak jelas dimana Rimbannya" ungkap Dendi dalam Orasinya. 

Dendi menyebut, ada banyak keanehan dalam penanganan kasus money Politik tersebut. bukti video viral terduga NH yang membagikan uang di Tambusai Utara sangat jelas menunjukkan tindak pidana itu nyata terjadi. Namun ironisnya,  meski buktinya jelas, progres penanganan kasusnya lamban dan tidak mendapatkan titik jelas.

" Bahkan Kami mendapat Informasi Kasus Tersebut sudah di SP3 kan, jika memang sudah di SP3 Kan kami meminta kepada Gakumdu agar menunjukkan bukti Kasus Tersebut Sudah di SP3" pinta Dendi

Dendi menyebut, Jika memang Kasus Tersebut di SP3 kan, hal ini tentunya menjadi bukti Lemahnya penegakan hukum untuk memberi efek jera pada pelaku money politik. 

" Kedepan ini akan jadi contoh buruk bagi demokrasi di Rohul. Jika tidak ada efek jera, Kedepan Politisi akan semakin berani membeli suara rakyat, karena penegakan hukum tindak pemilu juga lemah" ujarnya. 

Meski ber orasi dan menyampaikan aspirasi mereka, tidak ada pimpinan Bawaslu Rohul yang menemui pengunjuk rasa. Salah seorang Staf Bawaslu Rohul menyebut, pimpinan Bawaslu Rohul saat ini berada di Jakarta untuk mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi yang rencananya digelar Rabu (19/5/2021).