Oleh Karena itu, untuk menjaga momentum dalam mencapai visi Indonesia Maju, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6–7%. Adapun salah satu upaya untuk mencapai target tersebut adalah melalui penguatan teknologi digital.

Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) turut dihadiri Wakil Presiden RI K.H.Ma"ruf Amin dan menegaskan bahwa Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini, termasuk pemerintah daerah.

Untuk itu, pada Rakornas yang berlangsung, Selasa (3/10/2023) di Grand Sahid Jaya, Jalan Jendral Sudirman Kav 86, Jakarta tersebut Wapres menekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah selaku Ketua Tim P2DD dalam percepatan digitalisasi di wilayahnya. Salah satunya, melalui inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik.

“Seluruh aspek ini tentu akan dapat berkontribusi pada percepatan, bahkan lompatan kinerja pembangunan daerah,” ujarnya.

Sebagai contoh, sebut Wapres, pemanfaatan teknologi digital telah memberikan hasil positif, seperti penyaluran bantuan sosial yang efisien dan peningkatan jumlah pemerintah daerah yang telah mencapai tahap digital.

“Salah satu capaian dari pemanfaatan dan perluasan digitalisasi tersebut adalah tersalurkannya bantuan sosial dengan baik yang memenuhi prinsip 6T, yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi,” terangnya.

Selain itu, sambung Wapres, pada 2022 indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mencatat peningkatan sebanyak 84 pemda yang telah sampai ke tahap digital. Sehingga, secara kumulatif jumlah pemda yang telah mencapai ke tahap digital sekitar 52% dari total pemda se-Indonesia.

“Ke depan, masih diperlukan terobosan berkelanjutan untuk memastikan digitalisasi daerah terimplementasi di seluruh pemda, sehingga manfaat transformasi ekonomi digital betul-betul dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” pintanya.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi digital, Wapres menekankan, peningkatan literasi digital masyarakat juga harus menjadi perhatian. Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Wapres pun berharap, digitalisasi daerah mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk dalam negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

“Ke depan, pemanfaatan teknologi digital juga diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah, termasuk untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk dalam negeri,” tandasnya.

Sebelumnya, pada Rakornas P2DD yang mengangkat tema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD menyampaikan bahwa Rakornas P2DD bertujuan untuk mensinergikan inovasi, inisiatif, serta kebijakan beberapa kementerian dan lembaga untuk mendukung penguatan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

“Yang perlu menjadi perhatian kita adalah implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kemudian penguatan ekosistem sistem ETPD ini seperti digitalisasi antara pemda, Korlantas (Korp Lalu Lintas), dan marketplace dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektonik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, untuk menguatkan P2DD, Airlangga mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar menyediakan layanan digital yang mendukung pelayanan retribusi dan pajak daerah.

“Saat ini, 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking, namun yang memiliki QRIS baru 19 BPD. Kemudian sebanyak 261 Pemda (48,2%) yang masih mengalami kendala infrastruktur perbankan yang menjadi kendala implementasi ETPD,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Airlangga meminta seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung penguatan digitalisasi perbankan dan sistem informasi pemda.

“Selanjutnya untuk mendukung inovasi dalam kebijakan P2DD, Satgas tentu [harus] bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada Rakornas kali ini, Satgas P2DD memberikan penghargaan atas Kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023 dalam 3 (tiga) kategori, yaitu TP2DD Provinsi, Kabupaten, Kota Terbaik; Program Unggulan Terbaik; dan Bank Pembangunan Daerah Terbaik.

Adapun TP2DD Provinsi Terbaik diraih Provinsi Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. TP2DD Kota Terbaik diraih Kota Bogor, Tarakan, Makassar, dan Jayapura. TP2DD Kabupaten Terbaik diraih Kabupaten Kampar, Ciamis, Kutai Kartanegara, Bone Bolango, dan Manokwari.

Sedangkan untuk penghargaan Program Unggulan P2DD Provinsi Terbaik diraih Provinsi Sulawesi Selatan “Sulsel in Your Hand”, Program Unggulan P2DD Kota Terbaik diraih Kota Makassar “Sombere & Smart City”, serta Program Program Unggulan P2DD Kabupaten Terbaik diraih Kabupaten Kutai Kartanegara “Si Pajol Betijak”. Terakhir, untuk kategori Bank Pembangunan Daerah Terbaik dalam mendukung P2DD 2023 diraih oleh Bank DKI.

Hadir pada acara ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.

Pada kesempatan tersebut, Kegiatan Rakornas yang juga turut dihadiri langsung oleh Bupati Rokan Hulu H.Sukiman usai acara menegaskan bahwa nantinya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Rokan hulu dengan pendekatan _*Collaborative Government*_ dan koordinasi lintas sektoral bersama Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat terus berinovasi untuk pemanfaatan dan perluasan layanan publik dan transaksi keuangan daerah dapat dilakukan secara digital, diantaranya transaksi Pajak dan Retribusi Daerah dapat menggunakan metode QRIS dan memanfaatkan Market Place Lokal maupun Nasional dalam layanan publik dan transaksi keuangan daerah.

“Pemkab Rokan Hulu akan melakukan penguatan regulasi perluasan layanan pembayaran Pajak Daerah secara digital. Tentunya berkoordinasi dengan Bank Mitra untuk membuka layanan pembayaran Pajak yang baru. Disamping untuk memberi kemudahan kepada Wajib Pajak, tentu juga untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi,” jelasnya.